Samarinda. Swara Kaltim 11 Januari 2007.

Banyaknya keluhan terhadap keberadaan komite sekolah, membuat gerakan pemuda kebangkita bangsa (GARDA BANGA) kota samarinda merasa terpanggil untuk melakukan investigasi. saat ini, sebuah tim telah dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai sepak tejang sejumlah oknum komite sekolah.

beberapa hari lalu, kami telah membentuk tim investigasi. tugasnya antara lain menghimpun masayarakat khususnya dari ortu murid terhadap keberadaan komite sekolah yang selama ini dikeluhkan. terutama berbagai masalah pungutan disekolah. ungkap ketua garda bangsa samarinda syafruddin kemarin pada swara kaltim.

dikatakan, tim ini bertugas hingga februari. tak hanya mengunggu laporan masuk tapi juga menerapkan sistem ” jemput bola”. namun untuk sementara tim belum berniat untuk mendatangi sekolah-sekolah karena diperkirakan bakal menemui kesulitan.

kami akan sebar anggota untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. tentu tak semua harus ditelan mentah-mentah. ada prosedur dan parameter yang kami terapkan untuk menemukan data yang valid dan akurat.ujar mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII Cab, Samarinda ).

ditanya apa langkah selajutnya jika tugas tim berakhir? Udin, sapaannya mengatakan, pihaknya akan menyusun laporan tertulis berupa rekomendasi yang akan disampaikan kesejumlah pihak yang berkompeten.

hasil investigasi nanti, kami bagikan pada DPRD, Dinas pendidikan, Dewan pendidikan dan lembaga yang berkompeten lainya. dan kami akan mendesak agar rekomendasi itu diperhatikan secara serius. harapnya. 

Samarinda, Poskota Kaltim.

 

Ditengah hiruk-pikuk perekonomian rakyat samarinda yang carut-marut akibat bias dari kenaikan Bahan Bakar Minyak [BBM], tariff dasar listrik [TDL] serta melonjaknya kebutuhan masyarakat lainnya, sangat ironis ketika beberapa anggota DPRD Samarinda serta pimpinan PDAM mewacanakan untuk menaikkan tarif PDAM dengan alas an beban hutang yang ditanggung perusahaan itu cukup besar. Bahkan PMII dan Garda Bangsa Samarinda juga geram dengan wacana itu.

 

Syafruddin, Ketua Garda Bangsa menuturkan, wacana anggota dewan dan pimpinan PDAMdalam rangka mencari solusi atas wacana beban hutang yang ditanggung pihak PDAM dengan membebankan kepada masyarakat melalui tariff PDAM dinaikkan dinilai sebuah langkah yang akan memperpanjang penderitaan masyarakat Samarinda.

 

“Anggota Dewan dan pimpinan PDAM yang beberapa waktu lalu mewacanakan solusi soal beban hutang yang ditanggung PDAM dengan menaikkan tariff PDAM adalah sebuah langkah konkrit untuk memperpanjang penderitaan masyarakat Samarinda,” tutur Syafruddin saat ditemui Poskota Kaltim di secretariat Garda Bangsa, Selasa [13/2].

 

Sikap yang sama juga muncul dari Irawan, petinggi PMII Samarinda. Ia berpendapat, PDAM harus segera diaudit dan dilakukan peremajaan manajemen karena selama ini PDAM tidak pernah mempublikasikan keuangan secara transparan sehingga maslah krusial yang dialami PDAM tidak diketahui dengan pasti oleh masyarakat Samarinda.

 

Kedua petinggi organisasi itu kembali menyayangkan wacana kenaikan tarif PDAM yang dilontarkan anggota dewan dan petinggi PDAM beberapa waktu lalu. Di mata aktivis ini, wacana tersebut tidak sepantasnya keluar dari wakil rakyat karenatidak solutif dan justru akan menambah beban masyarakat.

 

“Tidak sepantasnya wakil rakyat yang duduk di dewan memberikan solusi yang sangat tidak solutif dengan menaikkan tarif PDAM,” tands Syafruddin.

 

Punggawa Garda Bangsa yang akrab disapa Udin ini mengatakan, bila pimpinan PDAM tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab, harus berani terbuka dan mempublikasikan kemasyarakat bahwa yang bersangkutan tidak mampu mengemban amanat.

 

Menyangkut persoalan di tubuh PDAM yang mengalami pembengkakan biaya operasional dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar, Syafruddin melihat hal ini disebabkan lemahnya manajemen perusahaan daerah itu.

”Lemahnya manajemen yang dimiliki PDAM adalah titik tolak pembengkakan cost atau biaya operasional PDAM sendiri. Kita lihat beberapa fakta, di beberapa ruas jalan, pipa PDAM sering mengalami kerusakan. Ini adalah indikasi kuat bahwa manajemen PDAM lemah,” tutur Syafruddin ketus.

 

Kedua petinggi organ gerakan jalanan tersebut sepakat untuk menolak dengan tegas wacana yang dihembuskan anggota dewan dan petinggi PDAM Samarinda tersebut. Keduanya menyatakan akan segera melakukan pressure
massa dalam waktu dekat bila wacana tersebut tidak segera dicabut. *ws.

Samarinda, Poskota Kaltim.

 

Kinerja Dewan Kota yang dirasa kurang dapat mencermati kondisi kekinian sector pendidikan di Samarinda mulai menuai kritikan beberapa elemen masyarakat. Sorotan tajam keluar dari Garda Bangsa yang mengaku geram dengan sikap Dewan terhormat yang dirasa kurang memperhatikan kondisi pendidikan yang digawangi Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

 

Syarifuddin, Ketua Garda Bangsa mengatakan ketidakmampuan dewan dalam mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan Dinas Pendidikan Kota Samarinda menjadi indikasi konkrit bahwa kinerja Dewan terutama Komisi IV patut dipertanyakan.

 

“Saat ini DPRD Kota Samarinda dirasa mandul dalam mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan indikasi konkrit adalah masih adanya dana partisipasi dan kebijakan-kebijakan sekolah yang dianggap mencederai mekanisme yang ada,” tutur Syafruddin saat ditemui Poskota Kaltim di Kampus Unmul, Rabu [31/1] kemarin.

 

Pemilihan Kepala Sekolah dengan hak prerogative Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang dianggap mencedrai hak demokratis menambah panjang indikasi bobroknya pondasi dalam tubuh dinas Pendidikan.

 

Kondisi ini tidak menutup kemungkinan terus mendiskriditkan anak bangsa yang berkomitmen untuk maju memimpin lembaga pendidikan, sementara kepalasekolah yang sekarang terpilih terindikasi orang dekat Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.”

 

Pemilihan Kepala Sekolah adalah hak prerogative Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang sangat mencederai demokrasi, bias jadi bila mekanisme ini dilakukan maka yang akan menjadi kepala sekolah di seluruh Samarinda hanya orang dekat kepala Dinas Pendidikan saja, sementara yang memiliki potensi dan memiliki kemampuan lebih dalam rangka membangun pendidikan itu sendiri diabaikan, hal ini harus dicermati oleh DPRD Kota Samarinda,” tutur Syafruddin lagi.

 

Disinggung soal langkah yang akan diambil Garda Bangsa ke depan, Syafruddin mengatakan bila tidak ada sikap tegas dari Dewan, maka dalam waktu dekat Garda Bangsa akan melakukan pressure
massa dan bila hal itu tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka Garda bangsa akan memberikan rapor merah bagi Dewan Kota dan membuat mosi tidak percaya terhadap kinerja Dewan Kota Samarinda.

Samarinda, Poskota Kaltim.

 

Pendidikan di Samarinda yang menunjukkan kondisi terpuruk, membuat petinggi Garda Bangsa geram. Bidang pendidikan
kota ini dianggap belum bias direspon secara maksimal oleh dewan, khususnya masalah dana partisipasi dan pungutan yang dianggap membebani masyarakat. Persoalan tersebut di mata Garda Bangsa harus segera disikapi lembaga legislative, DPRD Samarinda.

 

Syarifuddin, Ketua Garda Bangsa menuturkan dirinya akan segera mendesak perwakilan PKB agar bias memperjuangkan masalah pendidikan di Samarinda, terutama bentuk pungutan dan dana partisipasi yang sangat memberatkan masyarakat.

 

“Dana partisipasi dan pungutan lainnya, hanya membebani masyarakat. Maka kami [Garda Bangsa, red.] akan segera meminta kepada perwakilan PKB yang ada di dewan untuk dapat memperjuangkan hal tersebut,” tutur Syafruddin saat dikonfirmasi Poskota Kaltim melalui ponselnya, Senin [26/2].

 

Ia juga meminta PKB lebih memperhatikan persoalan pendidikan agar tuntutan berkualitas dapat terwujud di samarinda, sehingga proses pencerdasan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

 

“Garda angsa dengan tegas meminta kepada PKB agar lebih memperhatikan masalah-masalah pendidikan, agar pendidikan yang berkualitas di samarinda dapat tercapai dan proses pencerdasan masyarakat dapat berjalan,” tutur petinggi Garda Bangsa lagi.

samarinda, Post Kota Kaltim

persoalan hutang PDAM samarinda yang semakin menumpuk terus mendapatkan perhatian serius dari berbagai komponen masyarakat. salah satunya adalah Gerakan Pemuda Kebangkita Bangsa Kota Samarinda.

Ketau Garda Bangsa SYAFRUDDIN mencermati kondisi managemen PDAM yang sembrawut hingga membuat masarakat samarinda semakin pesimis dengan kinerja PDAM termasuk penyelesaian permasalahan hutang yang sangat sulit untuk di tuntaskan, begitu juga dengan munculnya wacana membebankan utang PDAM terhadap APBD kota samarinda hal ini dinilai sebagai bentuk ketidak mampuan pimpinan PDAM untuk mencari solusi atas utang tersebut ungkap SYAFRUDDI keua Garda Bangsa samarinda (minggu,18/2)

punggawa Garda Bangsa ini mengatakan, kondisi PDAM yang biaya operasionalnya mulai dari penyedotan, penyaringan, penjernihan sampai pendistribusian terhadap konsumen yang relatif sedikit,sehingga  sangat tidak rasional bila PDAM selalu mengeluh kerugian bila dibandingkan dengan tarif yang dibayarkan oleh konsumen terhadap PDAM setiap bulanya dan disisi lain juga PDAM tidak pernah melakukan transparansi tentang keuangan PDAM tuturnya lebih jauh.

Petinggi Garda Bangsa yang akrab disapa Udin mengungkapkan dalam waktu dekat akan melakukan Pressure massa untuk mendesak pimpinan PDAM kota Samarinda untuk segera mundur dari jabatannya, ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pimpinan PDAM atas kinerjanya yang gagal dalam menyelesaikan utang PDAM karena utang yang dialami oleh PDAM sungguh sangat besar bahkan mencapai 60 m, ungkap Syafruddin

Garda Bangsa menduga bahwa  utang yang di tanggung oleh PDAM merupakan hasil dari sebuah konspirasi pimpinan PDAM dengan berbagai petinggi di kota samarinda baik eksekutif maupun legislatif, hal ini ditandai dengan adanya keinginan dari legislatif untuk membebankan utang PDAM terhadap APBD serta wacana untuk menaikan tarif PDAM. 

  

Samarinda Post Kota Kaltim 31, Januari 2007.

keberadaan komite sekolah yang dinilai sebagai lembaga yang mandul dalam mengawasi kinerja sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pencerdasan anak bangsa mulai mendapat tanggapan serius dari berbagai elemen masyarakat samarinda. sorotan tajam muncul dari garda bangsa yang mengaku geram dengan lika liku dunia pendidikan yang disinyalir banyak melahirkan mafia pendidikan.

komite sekolah hanya menjadi sebuah stempel dari setiap sekolah dalam setiap kebijakan sekolah, walaupun komite sekolah selalu terlibat dalam rumusan atau rancangan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah) , tetapi sedikitpun komite sekolah tidak pernah mengkritisi kebijakan RAPBS.

keboborokan komite sekolah nampak pada salah satu SMU disamarinda yang membebankan dana arisan guru-guru pada alokasi dana sekolah, bahkan pengusus osis mendapatkan gaji. dalam hal ini komite sekolah benar-benar tidak mampu mengontrol segala kebijakan sekolah yang sudah melanggar ketentuan yang ada.

menurut petinggi Gerakan Pemuda Kebangkita Bangsa (GARDA BANGSA) samarinda SYAFRUDDIN, keberadaan komite sekolah disamarinda harus dievaluasi kembali karena menurut juklak dari dinas pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa yang berhak memberikan SK pada komite sekolah adalah Walikota, tetapi realitanya saat ini SK tersebut diterbitkan oleh sekolah itu sendiri. indikasi tindakan kolusi antara pihak sekolah dan komite dapat terbungkus dengan rapi. komite sekolah yang berfungsi sebagai lembaga pengawas sekolah tidak akan mungkin bisa menjalankan tugas mengawasi sekolah itu sendiri bila SK komite sekolah dikeluarkan oleh sekolah, dan ini merupakan sebuah pelanggaran fatal yang harus segera ditindak lanjutin oleh diknas agar kinerja komite sekolah dapat berjalan sesuai aturan.

komersialisasi pendidikan nampak menjadi momok yang sulit untuk dihapus dari dunia pendidikan. tim investigasi garda bangsa mendapatkan kejanggalan dibeberapa SMU di samarinda yang mengkomersilkan pendidikan dan didapati banyak mafia didalamnya.

hal ini menuntut diknas harus segera menyikapi hal tersebut jangan sampai anggaran pendidikan sebesar 176 milyar hanya menjadi sebuah lahan korupsi dalam dunia pendidikan dan segera membersihkan dunia pendidikan dari para mafia pendidikan. disinggung soal dana bantuan operasional sekolah (BOS), punggawa garda bangsa SYAFRUDDIN menuturkan bahwa dana bos cukup besar namun tidak pernah ada transparansi pada publik tentang penggunaan alokasi dana bos itu dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab komkite sekolah dan diknas.

Samarinda. Swara Kaltim 11 Januari 2007. Banyaknya keluhan terhadap keberadaan komite sekolah, membuat gerakan pemuda kebangkita bangsa (GARDA BANGA) kota samarinda merasa terpanggil untuk melakukan investigasi. saat ini, sebuah tim telah dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai sepak tejang sejumlah oknum komite sekolah. beberapa hari lalu, kami telah membentuk tim investigasi. tugasnya antara lain menghimpun masayarakat khususnya dari ortu murid terhadap keberadaan komite sekolah yang selama ini dikeluhkan. terutama berbagai masalah pungutan disekolah. ungkap ketua garda bangsa samarinda syafruddin kemarin pada swara kaltim. dikatakan, tim ini bertugas hingga februari. tak hanya mengunggu laporan masuk tapi juga menerapkan sistem ” jemput bola”. namun untuk sementara tim belum berniat untuk mendatangi sekolah-sekolah karena diperkirakan bakal menemui kesulitan. kami akan sebar anggota untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. tentu tak semua harus ditelan mentah-mentah. ada prosedur dan parameter yang kami terapkan untuk menemukan data yang valid dan akurat.ujar mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII Cab, Samarinda ). ditanya apa langkah selajutnya jika tugas tim berakhir? Udin, sapaannya mengatakan, pihaknya akan menyusun laporan tertulis berupa rekomendasi yang akan disampaikan kesejumlah pihak yang berkompeten. hasil investigasi nanti, kami bagikan pada DPRD, Dinas pendidikan, Dewan pendidikan dan lembaga yang berkompeten lainya. dan kami akan mendesak agar rekomendasi itu diperhatikan secara serius. harapnya. 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.