Garda Bangsa desak Audit Independen ” Komote Sekolah jadi TUKANG STEMPEL”

March 6, 2007

Samarinda. SWARA KALTIM. 04 Januari 2007. sorotan tajam terhadap kelakuan komite sekolah semakin kencang, setelah komisi IV DPRD Samarinda kini komentar pedas diseampaikan Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (GARDA BANGSA) organisasi sayap partai politik (PKB) ini bahkan dengan tegas mencap keberadaan sejumlah komite sekolah justru merugikan wali murit dan menggrogoti dana sekolah. seharusnya komite sekolh berpihak pada kepentingga murit tapi faktanya banyak yang justru hanya menjadi tukang stempel yang melegalisasi setiap keputusan di sekolah, ungkap ketua Garda Bangsa Samarinda Syafruddin kepada Swara Kaltim (03/01). dikatakan, berbagai pungutan yang diterapkan sekolah tak lepas dari andil komite sekolah padahal lembaga itu dibentuk juga untuk menyuarakan aspirasi orang tua murit. ketidak mampuan ekonomi yang dialami sebagian besar pelajar, khususnya dari keluarga miskin seharusnya bisa dijembatani oleh komite sekolah. tapi anehnya komite tak jarang bertindak sebagai pemilik sekolah yang memaksakan setiap kehendaknya untuk mengeruk keuntunggan dari para orang tua murit. ini karena komite pasti mendapatkan sesuatu dari pihak sekolah, ujarnya tanpa merinci sesuatu tersebut. parahnya lagi, lanjut Udin-sapaannya, orang-orang yang duduk di komite sekolah lajimnya adalah tokoh pemerintahan atau pengusaha. tak heran, ukuran kemampuan finansial sebagai dasar penerapan setiap pungutan sering mengabaikan aspirasi masyarakat miskin, karena mereka berpatokan pada kemampuan yang berkantong tebal. main pukul rata. ya…tidak boleh begitu. anak kepala dinas mungkin sanggup bayar jutaan, tapi bagaimana misalnya anak tukang sayur, tukang ojek, atau tukang sapu…??? tukasnya dengan nada bertanya. Iyapun yakin, hingga kini dana-dana yangh dihimpun sekolah belum bisa dipertanggung jawabkan, makanya perlu ada pemeriksaan reguler berupa mekanisme audit keuanggan sekolah oleh tim independen. Dana di sekolah itu kan dana pablik baik yang bersumber dari orang tua murit selaku masyarakat maupun kucuran APBD. jadi sudah sepatutnya ada pertanggung jawaban jangan sampai uang masyarakat disedot, sementara alokasi dana pendidikan dari APBD yang diterima sekolah tak jelas penggunaannya” tandas udin.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: