SYAFRUDDIN: KOMITE SEKOLAH HARUS DIEVALUASI, ATAU BUBARKAN SAJA…

March 6, 2007

Samarinda Post Kota Kaltim 31, Januari 2007.

keberadaan komite sekolah yang dinilai sebagai lembaga yang mandul dalam mengawasi kinerja sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pencerdasan anak bangsa mulai mendapat tanggapan serius dari berbagai elemen masyarakat samarinda. sorotan tajam muncul dari garda bangsa yang mengaku geram dengan lika liku dunia pendidikan yang disinyalir banyak melahirkan mafia pendidikan.

komite sekolah hanya menjadi sebuah stempel dari setiap sekolah dalam setiap kebijakan sekolah, walaupun komite sekolah selalu terlibat dalam rumusan atau rancangan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah) , tetapi sedikitpun komite sekolah tidak pernah mengkritisi kebijakan RAPBS.

keboborokan komite sekolah nampak pada salah satu SMU disamarinda yang membebankan dana arisan guru-guru pada alokasi dana sekolah, bahkan pengusus osis mendapatkan gaji. dalam hal ini komite sekolah benar-benar tidak mampu mengontrol segala kebijakan sekolah yang sudah melanggar ketentuan yang ada.

menurut petinggi Gerakan Pemuda Kebangkita Bangsa (GARDA BANGSA) samarinda SYAFRUDDIN, keberadaan komite sekolah disamarinda harus dievaluasi kembali karena menurut juklak dari dinas pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa yang berhak memberikan SK pada komite sekolah adalah Walikota, tetapi realitanya saat ini SK tersebut diterbitkan oleh sekolah itu sendiri. indikasi tindakan kolusi antara pihak sekolah dan komite dapat terbungkus dengan rapi. komite sekolah yang berfungsi sebagai lembaga pengawas sekolah tidak akan mungkin bisa menjalankan tugas mengawasi sekolah itu sendiri bila SK komite sekolah dikeluarkan oleh sekolah, dan ini merupakan sebuah pelanggaran fatal yang harus segera ditindak lanjutin oleh diknas agar kinerja komite sekolah dapat berjalan sesuai aturan.

komersialisasi pendidikan nampak menjadi momok yang sulit untuk dihapus dari dunia pendidikan. tim investigasi garda bangsa mendapatkan kejanggalan dibeberapa SMU di samarinda yang mengkomersilkan pendidikan dan didapati banyak mafia didalamnya.

hal ini menuntut diknas harus segera menyikapi hal tersebut jangan sampai anggaran pendidikan sebesar 176 milyar hanya menjadi sebuah lahan korupsi dalam dunia pendidikan dan segera membersihkan dunia pendidikan dari para mafia pendidikan. disinggung soal dana bantuan operasional sekolah (BOS), punggawa garda bangsa SYAFRUDDIN menuturkan bahwa dana bos cukup besar namun tidak pernah ada transparansi pada publik tentang penggunaan alokasi dana bos itu dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab komkite sekolah dan diknas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: